MasaNews.Id, Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Cianjur yang mencapai sekitar 53 ribu anak menuai sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Cianjur. Anggota Komisi IV DPRD Cianjur, H. Aldi Yudi, meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tidak hanya berhenti pada pendataan, tetapi bergerak aktif menjemput anak-anak yang belum mengenyam pendidikan agar kembali ke bangku sekolah.
Menurut Aldi Yudi, persoalan ATS merupakan kondisi darurat yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan validasi data. Pemerintah daerah harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk mencari akar persoalan sekaligus memberikan solusi nyata.
“Angka 53 ribu anak tidak sekolah ini harus menjadi perhatian serius. Disdik jangan hanya menunggu laporan, tetapi harus bekerja maksimal dengan sistem jemput bola. Datangi masyarakat, cari penyebabnya, lalu pastikan anak-anak ini kembali mendapatkan hak pendidikannya,” tegas Aldi Yudi.
Ia menilai faktor ekonomi, kondisi keluarga, hingga rendahnya akses pendidikan harus dijawab dengan program lintas sektor. Karena itu, Disdik perlu menggandeng pemerintah desa, kecamatan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, PKBM, hingga tokoh masyarakat agar penanganan ATS lebih efektif.
Sebagai mitra kerja Disdik, Komisi IV DPRD Cianjur, kata Aldi, akan terus mengawasi langkah pemerintah daerah agar penanganan ATS tidak berhenti pada pencocokan data semata.
“Jangan sampai setiap tahun angkanya tetap tinggi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata. Hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan harus dipenuhi karena itu merupakan amanat konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur Ruhli Solehudin menjelaskan bahwa data ATS yang dirilis Pusdatin Kemendikdasmen mencakup anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, dan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan. Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan validasi bersama berbagai instansi untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
Besarnya angka ATS tersebut menjadi alarm serius bagi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Cianjur. DPRD berharap hasil validasi segera diikuti dengan langkah konkret agar ribuan anak dapat kembali mengakses pendidikan dan tidak kehilangan masa depannya.
