Jakarta, Pemerintah mempercepat langkah restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) dengan menutup perusahaan yang dinilai tidak sehat dan terus mengalami kerugian. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menghemat hampir Rp70 triliun melalui penataan BUMN, termasuk pengurangan biaya operasional dan beban gaji direksi. Pemerintah juga menargetkan penutupan hingga 800 BUMN yang dianggap tidak efisien pada akhir 2026.
“Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead. Dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun. Rp70 triliun sudah kita hemat Saudara-saudara,” kata Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Di sisi lain, kebijakan tersebut memunculkan perhatian terhadap dampaknya bagi para pekerja, mitra usaha, dan pelayanan publik yang selama ini bergantung pada perusahaan-perusahaan tersebut. Pengamat menilai proses penutupan perlu dilakukan secara bertahap, transparan, serta disertai perlindungan terhadap hak-hak karyawan dan penyelesaian kewajiban perusahaan.
Selain itu, pemerintah diharapkan menjelaskan secara rinci sumber penghematan yang diklaim mencapai hampir Rp70 triliun agar publik dapat memahami bagaimana efisiensi tersebut dihitung dan sejauh mana manfaatnya terhadap kondisi keuangan negara.
Penataan BUMN dipandang sebagai langkah untuk memperkuat daya saing perusahaan negara. Namun, keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah perusahaan yang ditutup, melainkan juga dari peningkatan kinerja BUMN yang tetap beroperasi, terciptanya tata kelola yang lebih baik, serta manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. (YS)
