MasaNews.Id, Arah kebijakan ekonomi nasional menjadi sorotan Cianjur Independent Society (CIS). Melalui Forum Dialektika (FORKA) Batch 3, Kamis, 29 Oktober 2026, CIS mengkaji dampak desain ekonomi pemerintah pusat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur.
Diskusi yang menghadirkan Asep Adang Kurnia, M.Pd., itu membahas sejumlah persoalan, mulai dari daya beli masyarakat, kesempatan kerja, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga potensi pertanian dan pemerataan pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Asep Adang menyoroti kondisi perekonomian nasional yang dinilainya belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat. Menurut dia, ketidakjelasan arah kebijakan ekonomi dapat berimbas pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang menjawab kebutuhan warga.
“Persoalan ekonomi nasional hari ini bukan hanya soal pertumbuhan, melainkan juga soal keberpihakan. Ketika arah kebijakan tidak berpijak pada kebutuhan masyarakat, dampaknya akan dirasakan hingga ke daerah. Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu membaca situasi ini secara kritis agar kebijakan pembangunan tidak sekadar menjadi pelaksanaan agenda pusat, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” ujar Asep Adang.
Direktur CIS, Fadhil Fahmi, mengatakan kebijakan ekonomi nasional memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Namun, dampaknya bergantung pada kemampuan pemerintah daerah membaca situasi dan menerjemahkan kebijakan pusat sesuai karakteristik wilayahnya.
“Grand design perekonomian nasional tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Cianjur,” ujar Fadhil.
Bagi Cianjur, persoalan itu berkaitan dengan kemampuan daerah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sektor pertanian, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ekonomi lokal.
Sekretaris Jenderal CIS, Gemblong, menilai pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Program yang disusun harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Kondisi Kabupaten Cianjur hari ini bergantung pada bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan dinamika perekonomian nasional ke dalam kebijakan yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan kelompok tertentu, tetapi tidak dirasakan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Menurut Gemblong, pemerintah daerah perlu memperkuat sektor produktif, meningkatkan daya saing UMKM, mengoptimalkan pertanian, dan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi generasi muda.
FORKA Batch 3 menjadi bagian dari upaya CIS membangun ruang diskusi kritis di kalangan mahasiswa. Forum ini mendorong peserta melihat keberhasilan pembangunan tidak hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
CIS menyatakan akan terus menghadirkan ruang intelektual dan dialog publik untuk membahas persoalan strategis nasional maupun daerah. Organisasi tersebut berharap forum semacam ini dapat melahirkan gagasan yang mendorong pembangunan Cianjur lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
