MasaNews.Id, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Purwa Wiwitan, mengungkap dugaan adanya pengalihan anggaran Program Universal Health Coverage (UHC) untuk membiayai program lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dugaan tersebut mencuat di tengah polemik penonaktifan ratusan ribu peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya dijamin melalui skema UHC APBD.
Rian mengaku kecewa karena kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap hak masyarakat memperoleh layanan kesehatan. Menurutnya, anggaran yang telah direncanakan untuk menjamin pelayanan kesehatan warga semestinya tidak dialihkan apabila konsekuensinya membuat masyarakat kehilangan perlindungan jaminan kesehatan.
“Kami sangat menyayangkan apabila benar anggaran UHC dialihkan untuk program lain. Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat perubahan kebijakan anggaran,” ujar Rian.
Politisi Partai PDI Perjuangan itu menegaskan Komisi IV DPRD akan segera meminta penjelasan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur, termasuk Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). DPRD ingin mengetahui alasan, dasar kebijakan, serta besaran anggaran yang diduga dialihkan.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi penghentian kepesertaan UHC telah memicu keresahan karena banyak warga khawatir tidak lagi memperoleh layanan kesehatan secara gratis saat membutuhkan pengobatan.
Rian menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD. Karena itu, Komisi IV akan memastikan setiap perubahan anggaran dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyiapkan solusi agar masyarakat yang terdampak penonaktifan UHC tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan program lain yang tidak bersifat mendesak.
“Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Jangan sampai warga miskin yang paling merasakan dampaknya ketika membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan penyesuaian pembiayaan UHC sehingga jumlah peserta yang dijamin melalui APBD berkurang hampir setengah juta jiwa. Kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan karena dikhawatirkan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Komisi IV DPRD memastikan akan membawa persoalan ini dalam agenda pembahasan bersama pemerintah daerah untuk memastikan keberlangsungan program UHC serta mencari solusi agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin.
